Palembang, Beritake – Pembentukan kepengurusan Badan Dapur Nasional (BDN) di Provinsi Sumatera Selatan terus dipercepat. Seluruh kepengurusan BDN di 17 kabupaten dan kota ditargetkan rampung pada Februari 2026.
Hal tersebut disampaikan Ketua BDN Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Rahidin H. Anang, usai menghadiri rapat konsolidasi BDN bersama Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) BDN, Drs. Basyaruddin Siregar, S.SP, di Kota Palembang, Selasa (27/1/2026).
Rahidin mengatakan, percepatan pembentukan kepengurusan dilakukan sebagai tindak lanjut penguatan kelembagaan BDN di daerah dalam mengawal pelaksanaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, konsolidasi menjadi momentum penting untuk menyatukan pemahaman pengurus di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.
“Hari ini kami bergerak ke Muara Enim, kemudian Lubuk Linggau, Musi Rawas, Muratara hingga PALI. Target Februari seluruh 17 kabupaten/kota sudah terbentuk,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum BPP BDN, Basyaruddin Siregar, menjelaskan bahwa konsolidasi dilakukan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia menyebutkan, berdasarkan evaluasi pengelolaan dapur MBG sejak Agustus 2025, masih ditemukan sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait aspek kelembagaan.
“Selama ini yayasan hanya berperan dalam pengurusan perizinan. Ketika muncul persoalan operasional, tidak ada lembaga yang secara khusus bisa ikut menyelesaikan,” jelasnya.
Basyaruddin menambahkan, kehadiran BDN diharapkan dapat menjadi jembatan koordinasi antara dapur MBG di daerah dengan pemerintah pusat, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia menegaskan, BDN berada di bawah Badan Gizi Nasional dan menjalankan fungsi pengawasan dengan mekanisme pelaporan berjenjang.
Ia juga mengungkapkan bahwa proses deklarasi BDN telah disetujui dan akan dilanjutkan dengan pelantikan pengurus secara nasional.
“Pelantikan direncanakan digelar di Kota Prabumulih dan akan dilakukan langsung oleh Kepala BGN,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Basyaruddin turut menyampaikan bahwa Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan sebagai proyek nasional ketahanan pangan.
Penetapan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong gerakan menanam sayur sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
Selain fungsi pengawasan, BDN juga bergerak dalam penyediaan bahan baku dapur MBG melalui kegiatan penanaman dan penyediaan pasokan pangan guna menjaga keberlanjutan program. (*Adi)
Komentar